Joni Panjat Tiang Bendera Masuk Istana, Aksi Reza Mangar Viral Lagi

Aksi heroik Yohanes Ande Kala (13), bocah asal Desa Silawan, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang akrab dipanggil Joni, memanjat tiang bendera saat upacara 17 Agustus membuatnya masuk Istana. Setelah Joni mendapat perhatian Istana, kisah Reza Mangar kini viral lagi.

Reza Mangar adalah anak dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, yang pernah viral karena memanjat tiang bendera pada 18 Desember 2017. Mirip seperti Joni, Reza memanjat tiang bendera karena tali putus sehingga mengganggu jalannya upacara HUT ke-14 Kabupaten Kepulauan Aru. Bahtia Kalangkonan, warga yang menjadi saksi, mengatakan aksi Reza menyelamatkan upacara itu. Reza memanjat hingga puncak tiang setelah diberi pengarahan oleh beberapa petugas. Dia memasang tali baru, lalu upacara bisa dilanjutkan dengan lancar.

Meski aksinya sempat viral, Reza tak mendapat sambutan semeriah Joni. Dia 'hanya' disalami pejabat-pejabat setempat. Kini aksi Reza diungkit hingga viral lagi. Respons yang diterimanya dibanding-bandingkan dengan Joni, yang masuk Istana. Nasib malangnya sebagai anak yatim dan putus sekolah juga diangkat. Ada harapan Reza mendapat penghargaan seperti Joni.
Togeldulu kini menghadirkan Bonus - bonus terbesar bagi kunjungi Situs Kami sekarang Juga !! www.togeldulu.me .

Saat Jokowi berbicara dengan Joni di Istana Merdeka, ada pertanyaan soal siapa yang berani memanjat tiang seperti Joni. Ada janji sepeda untuk pihak yang berani seperti Joni. "Saya lihat di video ini juga terkaget-kaget. Tiangnya kan kecil sekali itu dan tinggi sekali 20 meter. Di sini ada nggak yang berani naik seperti Joni. Kalau ada yang berani naik tiangnya yang dinaiki Joni, saya beri sepeda," ujar Jokowi kemarin.

Adakah sepeda untuk Reza Mangar, Pak Jokowi?

Di Balik Sikap Jokowi yang Setuju Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait keputusan DPR dan Bawaslu yang menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon legislatif. Namun, sikap Jokowi ini dikritik oleh aktivis antikorupsi karena dinilai tidak menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
“Ya itu [mantan napi korupsi maju caleg] hak ya. Itu konstitusi memberikan hak,” kata Jokowi kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), di Ciracas, Jakarta Timur, seperti dikutip Antara, Selasa (29/5/2018). 

Jokowi meminta kepada KPU untuk mengkaji lagi rencana larangan tersebut karena menurutnya mantan napi korupsi
juga punya hak untuk mengikuti pesta demokrasi dalam pemilihan legislatif. Silakan KPU menelaah, kalau saya itu hak. Hak seorang untuk berpolitik. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut, tapi diberi tanda 'mantan koruptor,” kata Jokowi.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko menyayangkan sikap Jokowi tersebut. Padahal, kata Dadang, ide KPU melarang mantan napi korupsi untuk memastikan kepada masyarakat agar bisa memilih wakil rakyat yang berkualitas. Memastikan masyarakat pemilih mendapatkan calon wakil rakyat yang baik dan memperoleh informasi yang jelas tentang latar belakang kandidat yang akan dipilih. Ide ini seharusnya dipahami dan didukung oleh semua pihak,” kata Dadang kepada Tirto, Rabu (30/5/2018).Bagi anda penggemar Judi Togel Online Kini Togeldulu memberikan GEBYAR BONUS yang berlimpah contoh nya
- Bonus New member 10%
- Bonus Cashback UP TP 10%
- BONUS REFFERAL 4%
Gabung sekarang juga bersama kami dan dapatkan bonus - bonusnya www.togeldulu.me

Hal senada diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Menurutnya, seharusnya Jokowi menunjukkan komitmen antikorupsi dengan mendukung langkah KPU, bukan justru mendukung DPR dan Bawaslu yang menolak usul tersebut. Bukan hanya melihat dari sisi hak napi korupsi saja, melainkan juga dari sisi hak publik untuk disodorkan nama-nama calon wakil rakyat yang tidak punya persoalan hukum masa lalu seperti korupsi,” kata Donal.
Akan tetapi, Donal tetap yakin jika pernyataan Jokowi tersebut tidak akan berpengaruh kepada KPU, karena lembaga tersebut sudah menunjukkan komitmennya untuk terus memperjuangkan langkahnya tersebut sekalipun tidak didukung presiden. “Hanya saja ini akan memperburuk citra antikorupsi Presiden Jokowi,” kata dia.